BKPM ternyata kini (dalam waktu beberapa tahun terakhir) telah melakukan semacam reformasi tentang regulasi demi meningkatkan peran perusahaan swasta dalam bidang infrastruktur. Reformasi tersebut mengarah pada bidang regulasi, terutama mengenai pengadaan tanah yang digunakan untuk membangun infrasktruktur dan cepatnya perizinan yang di koordinasikan secara langsung oleh BKPM. Selain itu, perusahaan asing juga diperbolehkan untuk mengikuti pengadaan proyek dalam proses kerjasama dengan pemerintahan Swasta tanpa harus mendirikan perusahaan terlebih dahulu di Indonesia untuk bisa mengikuti pengelolaan tender. Setelah perusahaan asing tersebut dinyatakan secara benar dan resmi sebagai pemenang dari perebutan tender tersebut, barulah perusahaan asing tersebut harus real mendirikan badan usaha lokal di tanah air Indonesia.

Sementara untuk lebih unggul dalam peningkatan bankbility proyek pemerintahan dengan perusahaan swasta, kini pemerintah Indonesia telah mempunyai Penjaminan Infrastruktur Indonesia yang biasa disebut PII. Bahkan penjaminan infrastruktur Indonesia saat ini memberikan dukungan yang optimal terhadap proyek pembangunan infrastruktur sampai financial close. Sementara untuk investasi asing dalam sektor konstruksi dan konsultansi, BKPM telah memberikan batasan paling maksimal sebanyak 67%. Dimana perusahaan asing bisa melakukan pembentukan joint venture bersama para partner perusahaan lokal dengan maksimal dimiliki perusahaan asing sebanyak 67%. Menurut BKPM, tingkat proyek jasa sektor kontruksi dapat diminati oleh perusahaan asing diatas Rp. 50 Miliar serta jasa konsultansi sebesar nilai pekerjaaan yakni diatas Rp. 10 Miliar.

Ketua PUPR, Taufik menyatakan estimitasi banyak kebutuhan modal Penjaminan Infrastruktur Indonesia saat ini pada periode 2015 hingga 2019 sekitar US $261,3 billion yang meliputi pembangunan untuk sumber air, pembangunan jalan dan pembangunan perumahan rakyat bersubdi. Namun kabarnya pemerintah Indonesia hanya memperkirakan memenuhi bantuan dana sebesar 27% atau sekitar US $71,4 bilion. Dengan demikian masih terjadi gap diantara ketersediaan dana dan kebutuhan. Oleh karena itulah pemerintah Indonesia berharap lebih terhadap peran perusahaan swasta ataupun investor asing untuk memberikan modal terhadap pembangunan infrastruktur Indonesia. Jika investor asing maupun perusahaan swasta berani berinvestasi untuk sektor pembangunan infrastruktur maka dipastikan infrasktruktur Indonesia semakin membaik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *